Tidak Semua Aduan Pelanggaran Kampanye Ditindaklanjuti Bawaslu DKI

Tidak Semua Aduan Pelanggaran Kampanye Ditindaklanjuti Bawaslu DKIJakarta – Sejak pilkada digelar, Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) DKI Jakarta, telah menerima pengaduan dugaan pelanggaran dalam Pilgub. Namun tidak semua pengaduan bisa ditindaklanjuti.

“Bawaslu DKI dan Panwaslu Kota dan Kabupaten di DKI Jakarta, sampai saat ini telah menerima 35 laporan. 15 bukan pelanggaran, 13 pelanggaran administratif, satu pelanggaran pidana, satu pelanggaran kode etik, dan empat pelanggaran lainnya,” kata Kordinator Divisi Hukum dan Penindakan Pelanggaran Bawaslu Muhammad Jufri saat jumpa pers di Kantor Bawaslu DKI Jakarta, Sunter Agung, Tanjung Priok, Jakarta Utara, Jumat (18/11/2016).

Tidak Semua Aduan Pelanggaran Kampanye Ditindaklanjuti Bawaslu DKI

Bawaslu mengatakan, kebanyakan laporan gugur karena bukti pendukung kurang kuat. Seperti empat laporan pelarangan kampanye pasangan Cagub dan Cawagub DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) – Djarot Saiful Hidayat kepada Bawaslu DKI.

“Tiga laporan lain gugur karena tidak memenuhi syarat materil dan formil. Tiga laporan lain, tidak menyebut siapa yang menjadi terlapor,” kata Jufri.

Jufri mengatakan, masyarakat memiliki cukup waktu untuk melengkapi bukti pendukung sebelum dilaporkan kepada Bawaslu atau Panwaslu DKI.

“Laporan pelanggaran pemilihan disampaikan paling lama tujuh hari sejak diketahui dan atau ditemukan pelanggaran pemilihan. Kemudian, pengawas pemilu menindaklanjuti laporan dan temuan paling lama lima hari setelah laporan diterima,” kara Jufri.

Selain memaparkan laporan dugaan pelanggaran, Bawaslu DKI menyampaikan spanduk yang diturunkan selama proses pilkada berlangsung. Ada 108 spanduk yang diturunkan di seluruh wilayah Jakarta.

“Spanduk itu diturunkan karena tidak sesuai dengan peraturan perundangan,” kara Jufri.

Add a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *