Presiden Joko Widodo Izinkan Pendirian Ormas Asing

Web Portal Berita Online
bandar ceme terpercaya

Presiden Jokowi Izinkan Pendirian Ormas Asing Presiden Jokowi Izinkan Pendirian Ormas Asing

Presiden Joko Widodo menandatangani Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 59 Tahun 2016 yang mengizinkan warga negara ajaib (WNA) mendirikan Organisasi Kemasyarakatan (Ormas) di Indonesia. 

PP 59/2016 yang diteken 2 Desember 2016 itu menyebutkan, ormas yang didirikan oleh warga ajaib perlu menghormati kedaulatan NKRI, memberi manfaat bagi masyarakat, bangsa dan negara, serta tetap menghormati nilai sosial budaya masyarakat, patuh dan tunduk pada aturan yang berlaku di Indonesia.
Dirilis situs resmi Sekretariat Kabinet, Sabtu, (16/12/2016), dalam PP itu disebutkan, ormas yang didirikan oleh warga negara ajaib sanggup melaksanakan acara di wilayah Indonesia. 
Ormas yang didirikn warga ajaib itu sanggup berupa tubuh aturan yayasan ajaib atau sebutan lain, tubuh aturan yayasan yang didirikan oleh warga negara ajaib atau warga negara ajaib bersama warga negara Indonesia, atau tubuh aturan yayasan yang didirikan oleh tubuh aturan asing.

Menurut PP ini, Ormas tubuh aturan yayasan ajaib atau sebutan lain wajib mempunyai izin Pemerintah Pusat. Izin sebagaimana dimaksud berupa izin prinsip dan izin operasional.

Untuk memperoleh izin operasional, berdasarkan PP ini, Ormas tubuh aturan yayasan ajaib atau sebutan lain harus mempunyai perjanjian tertulis dengan kementerian/lembaga pemerintah nonkementerian sesuai dengan bidang kegiatannya dan rencana kerja tahunan dengan Pemda setempat.

Diizinkannya warga ajaib mendirikan ormas menuai kontroversi. Dilansir Intelijen, pengamat politik Muslim Arbi mengingatkan, dengan meneken PP 59/2016 itu sama saja Jokowi telah membiarkan penjajahan di Indonesia.

“Ormas ajaib sanggup kamulfase melaksanakan acara intelijen dengan nama ormas, ini sangat berbahaya bagi NKRI,” katanya.

Muslim menegaskan, ormas di Indonesia saja sanggup disusupi kepetangan ajaib apalagi adanya ormas asing. “Kalau ormas ajaib di Indonesia bebas didirikan, kepetangan ajaib makin leluasa melaksanakan mata-mata di Indonesia,” papar Muslim.

Tak hanya itu, kata Muslim, keberadaan ormas ajaib di Indonesia sanggup memunculkan konflik baru. “Saya khawatir muncul kesenjangan ormas ajaib dengan milik orang Indonesia,” terperinci Muslim.

Hal senada dikemukakan Anggota Komisi I dewan perwakilan rakyat Ahmad Muzani yang mendesak pemerintah untuk mencabut PP 59/2016 tersebut.

Desakan tersebut disampaikan Ahmad Muzani, menanggapi ramai pergunjingan di media umum terkait pendirian Ormas oleh WNA. Salah satu Ormas yang sekarang ramai diperbincangkan oleh netizen dan menjadi viral di sosial media yaitu Forum Bhayangkara Indonesia (FBI) yang anggotanya warga China.

Ahmad Muzani meminta biar pemerintah tidak sembarang untuk memperlihatkan izin. Mengingat tugas ormas ataupun LSM sanggup menjadi alat intelejen dalam memata-matai negeri ini.

“Ruang gerak ajaib harus dibatasi. Tidak boleh sembarang izin. Terutama untuk perizinan ormas gres di bidang yang sudah banyak diisi oleh WNI,” tegas Muzani dikutip Riau Mandiri.

Ia menilai, tidak perlu ada ormas ajaib di Indonesia. “Kalau perlu dibatalkan saja. Karena memang berdasarkan ekonomis saya tidak perlu ada Ormas asing,” tegasnya.*

Author: Portal Berita Online