Ppwi: Verifikasi Media Potensial Lahirkan Hoax Gres Versi Pemerintah

Portal Berita Online BandarQQ.rocks
bandarq terpercaya

Verifikasi Media Potensial Lahirkan Hoax Baru versi Pemerintah PPWI: Verifikasi Media Potensial Lahirkan Hoax Baru versi Pemerintah

LANGKAH Dewan Pers melaksanakan verifikasi dan pemasangan barcode terhadap media massa dinilai potensial melahirkan hoax gres versi pemerintah, selain menghambat kebebasan pers. Dewan Pers dinilai linglung dan sudah tergiring politik mudah dan kepentingan sektarian.

“Saat ini Dewan Pers kebingungan dan linglung menghadapi perkembangan dunia jurnalisme di tanah air,” ujar Ketua Umum Persatuan Pewarta Warga Indonesia (PPWI) Nasional, Wilson Lalengke, Minggu (5/2/2017). 
“Rakyat di seluruh tanah air, terutama kalangan jurnalis dan pewarta warga, tidak perlu resah, panik, dan reaktif. Tanggapi dengan biasa saja,” imbuhnya.

Menurut Wilson, kebijakan Dewan Pers itu berpotensi kontraproduktif terhadap apa yang bergotong-royong ingin dicapai oleh Dewan Pers dan pemerintah Indonesia. 

Ia menegaskan, kebijakan barkode media itu bukanlah solusi yang benar dan efektif dalam menghadapi berita bohong (hoax).

Bahkan, berdasarkan Wilson, kebijakan tersebut justru akan menghasilkan hoax versi baru, yakni gosip penuh rekayasa dari pihak pemerintah dan TNI/Polri dan instansi lainnya sebab informasi dari mereka hanya bisa diakses oleh media yang sudah diatur oleh Dewan Pers.

“Ini akan membuka pintu bagi proses kongkalikong antara sumber gosip dengan media yang terbarkode tersebut,” tegasnya.

Wilson bahkan menilai Dewan Pers sudah semestinya dibubarkan dan diganti dengan sebuah lembaga yang lebih representatif untuk kondisi dunia jurnalisme dan media massa ketika ini.

Perkembangan teknologi informasi dan publikasi yang telah maju dengan adanya ribuan media online, munculnya jutaan pewarta independen mengakibatkan eksistensi Dewan Pers sudah ketinggalan zaman.

“Pers berasal dari kata press yang artinya cetak. Kaprikornus konotasinya, Dewan Pers yaitu lembaga yang mengurusi media-media cetak. Wajarlah bila ketika ini Dewan Pers linglung menghadapi media massa di tanah air yang didominasi oleh media non-cetak alias media online,” ujarnya.

Ditegaskannya, masyarakat tidak membutuhkan barkode, tapi edukasi jurnalistik. Melalui pendidikan dan training jurnalistik, publik akan dimampukan untuk mencerna segala informasi yang diterimanya dengan baik dan benar. 

“Ketika warga sudah cerdas dalam mencerna informasi maka akan cerdas dalam merespon atau bereaksi terhadap informasi yang diterimanya,” jelasnya.

Dalam kesempatan ini Wilson juga meminta instansi pemerintah dan TNI/Polri untuk menolak surat edaran dari Dewan Pers wacana daftar 74 media yang sudah terverifikasi.

PPWI juga menyerukan kepada seluruh elemen bangsa untuk segera rapatkan barisan, dengan langkah-langkah:
1. Membentuk semacam lembaga revolusi jurnalisme Indonesia.
2. Membuat konsepsi Jurnalisme Nasional yang ideal untuk bangsa dan negara ketika ini dan kemasa depan, termasuk RUU Jurnalistik Nasional dan lembaga pengganti dewan pers.
3.’Audiensi dengan dewan perwakilan rakyat RI dan banyak sekali instansi terkait.
4.’Membentuk lembaga pengganti atau tandingan Dewan Pers, contohnya Badan Pewarta Nasional (Bapernas).
5. Melakukan sosialisasi dan kampanye wacana implementasi pasal 28 Undang-Undang Dasar 1945, perlunya amandemen UU No 40 tahun 1999, pembubaran Dewan Pers, dan pembentukan/legitimasi lembaga Badan Pewarta Nasional sebagai pengganti Dewan Pers.
Masyarakat sanggup menghubungi PPWI melalui  Sekretariat PPWI Nasional melalui email: pengurus.ppwi@pewarta-indonesia.com, atau inbox Facebook @Sekretariat PPWI, atau SMS/WA 081371549165 (Shony), atau twitter @my_ppwi.

Sumber: Harian Terbit, Berita Lima.

Author: Portal Berita Online