Menlu Retno Ingin Peran Pasukan Penjaga Perdamaian PBB Ditingkatkan

Menlu Retno Ingin Peran Pasukan Penjaga Perdamaian PBB DitingkatkanJakarta – Menteri Luar Negeri Retno Marsudi menghadiri Foreign Minister-Level Initiative (MIKTA) atau Pertemuan Tingkat Menteri (PTM) bentukan PBB yang diselenggarakan di Sydney, Australia. Dalam pertemuan tersebut, Menlu Retno berkesempatan menjadi lead speaker dan menyampaikan tentang pentingnya operasi penjaga perdamaian.

Menlu Retno Ingin Peran Pasukan Penjaga Perdamaian PBB Ditingkatkan

“MIKTA harus memberikan kontribusi nyata dalam menjaga perdamaian, keamanan dan stabilitas dunia termasuk melalui Operasi Penjaga Perdamaian PBB” kata Menteri Luar Negeri Retno Marsudi dalam keterangan tertulis yang diterima detikcom, Jumat (25/11/2016).

Menlu Retno mengatakan bahwa operasi penjaga perdamaian dapat membantu menciptakan kondisi yang diperlukan bagi perdamaian dan pembangunan berkelanjutan di daerah konflik. Dia juga menekankan pentingnya mengubah pendekatan pasukan penjaga perdamaian PBB, dari reaktif menjadi preventif atau pencegahan.

“Operasi penjaga perdamaian PBB ini penting untuk selalu menghormati prinsip-prinsip dasar seperti persetujuan pihak yang sedang konflik, tidak memihak, serta penggunaan kekuatan militer yang minimal,” ujar Menlu Retno.

Sebagai perkumpulan informal, MIKTA sendiri diikuti oleh lima negara perekonomian berkembang yakni, Meksiko, Indonesia, Korea Selatan, Turki, dan Australia. Mengingat semua Negara MIKTA adalah kontributor aktif kepada pasukan penjaga perdamain PBB, Menlu RI mengingatkan perlunya meningkatkan peran dan partisipasi perempuan dalam operasi perdamaian PBB untuk memperkuat kontribusi MIKTA.

Menlu Retno menyampaikan bahwa peran perempuan yang lebih besar akan dapat mengisi kekosongan dalam komunikasi dan meningatkan rasa aman bagi perempuan dan anak-anak di daerah konflik. Selain itu peran perempuan juga akan dapat meningkatkan gender mainstreaming serta kontribusi perempuan dalam pembangunan dan perdamaian.

“Peran pasukan penjaga perdamaian perempuan dapat membantu meningkatkan efektifitas advokasi kepada perempuan dan anak-anak di daerah konflik mengenai pentingnya perdamaian”, tutur Menlu Retno.

Lebih lanjut, Menlu RI meyampaikan pentingnya kapasitas dan response time pasukan penjaga perdamaian dari Negara MIKTA terus di tingkatkan. Dalam hal ini, Retno menawarkan penggunaan Indonesia Peace and Security Center (IPSC) di Sentul sebagai center of excellence dalam peningkatan kapasitas pasukan penjaga perdamaian dari MIKTA.

“Kita harus pastikan pasukan penjaga perdamaian dari MIKTA memiliki kemampuan dan perlengkapan yang tinggi” tegas Menlu Retno.

Menlu Retno juga mendorong agar langkah-langkah terus diambil untuk mencegah adanya pelanggaran termasuk kekerasan seksual yang dilakukan oleh pasukan penjaga perdamaian PBB terhadap masyarakat di daerah konflik. Dia juga mengusulkan penggunaan metode baru seperti pendekatan kepada komunitas lokal dan penggunaan teknologi sebagai elemen penting yang harus dimiliki Pasukan Penjaga Perdamaian PBB.

“Pasukan penjaga perdamaian harus senantiasa memenangkan hati dan pikiran komunitas di daerah konflik, oleh karena pendekatan-pendekatan yang outside the box dan innovative perlu terus dikembangkan”, tambah Menlu Retno.

Selain mengenai operasi penjaga perdamaian, para Menlu yang berada dalam pertemuan MIKTA juga membahas mengenai terorisme, migrasi, peran kontribusi MIKTA dalam pembentukan norma-norma global, serta inovasi dalam kebijakan publik.
Pada kesempatan itu, Menlu Retno juga menyampaikan kembali permintaan dukungan bagi Indonesia sebagai anggota Dewan Keamanan PBB 2019-2020.

“Indonesia telah memiliki pengalaman dan keterlibatan aktif dalam menjaga perdamaian dan keamanan global” ucap Menlu Retno.

Add a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *