Mantan Dirut Pertamina Ini Sebut RI Terancam Krisis Energi

Mantan Dirut Pertamina Ini Sebut RI Terancam Krisis Energi

Jakarta – Mantan Direktur Utama (Dirut) Pertamina, Ari Soemarno, menyatakan Indonesia terancam krisis energi. Cadangan energi seperti minyak, gas bumi, batu bara semakin menipis.

Mantan Dirut Pertamina Ini Sebut RI Terancam Krisis Energi

Di sisi lain, kebutuhan energi masyarakat terus melonjak.

“Banyak yang khawatir negeri kita menuju krisis energi karena menurunnya cadangan, baik energi primer maupun sekunder, dan meningkatnya kebutuhan. Kita bisa baca di berbagai media pendapat-pendapat ini. Saya melihat indikasi menuju krisis itu memang ada,” kata Ari dalam Seminar Akselerasi Indonesia Terang 2019 di Hotel Bidakara, Jakarta, Selasa (29/11/2016).

Ia memperingatkan, krisis energi bisa datang tanpa disadari. Ari mencontohkan, pada 1977 ketika produksi minyak Indonesia masih di atas 1 juta barel per hari (bph) tidak ada yang memperkirakan bahwa sekarang Indonesia harus mengimpor hampir 1 juta bph minyak setiap hari.

“Saya memulai karir di Pertamina tahun 1977. Dulu saya tidak pernah memperkirakan bahwa kita akan jadi net importir minyak. Tapi itulah yang terjadi,” ujarnya.

Dalam waktu dekat ini, Indonesia juga akan menjadi net importir gas bumi. “Kita sudah jadi net importir minyak sejak 2003. Tahun 2024 kita sudah jadi net importir gas. Cadangan gas kita memang tidak besar-besar amat,” dia mengungkapkan.

Sekarang ancaman krisis energi belum diantisipasi dengan serius oleh pemerintah. Dari sisi regulasi saja belum ada pembenahan. Misalnya Undang Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi (UU Migas) belum direvisi sejak dibatalkan oleh Mahkamah Konstitusi (MK) tahun 2012.

Padahal, revisi UU Migas sangat penting untuk memperbaiki iklim investasi migas di Indonesia. Kalau tidak ada kepastian hukum, aturan yang berlaku tidak dapat menjawab tantangan-tantangan baru, tentu investor tak mau melakukan eksplorasi untuk menemukan cadangan minyak baru di Indonesia.

“UU Migas sudah tidak efektif. Kemungkinan baru masuk Baleg (Badan Legislatif) tahun depan, ya begitulah kalau di DPR. Institusi yang mengelola migas, yaitu BP Migas, sudah dibubarkan,” paparnya.

Di luar sektor migas juga banyak masalah. Program 35.000 MW yang dicanangkan pemerintah untuk mencegah krisis listrik tidak akan mencapai target. “Di ketenagalistrikan, program 35.000 MW akan jauh di bawah target. Mungkin nasibnya sama dengan program 10.000 MW terdahulu,” tuturnya.

Lalu pengembangan energi baru terbarukan (EBT) untuk mengurangi ketergantungan pada energi fosil (minyak, gas, batu bara) juga mandek. Tahun 2017 saja, target penggunaan EBT sebesar 11% dari bauran energi nasional sudah dipastikan tak tercapai.

Ari meragukan penggunaan EBT bisa mencapai 23% pada 2025 seperti yang diinginkan pemerintah. “Apakah 2025 target EBT 23% akan dapat tercapai?” tutupnya.

Add a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *