Kasus Eko Patrio: Giliran Komisi Iii Dpr Yang Panggil Kapolri

Selamat Datang Di Portal Berita Online – BandarQQ.rocks
ceme online terbaik

 Giliran Komisi III dewan perwakilan rakyat yang Panggil Kapolri Kasus Eko Patrio: Giliran Komisi III dewan perwakilan rakyat yang Panggil Kapolri

PEMANGGILAN Anggota dewan perwakilan rakyat Eko Hendro Purnomo alias Eko Patrio oleh Bareskrim Mabes Polisi Republik Indonesia terkait isu terorisme dan kasus Ahok dinilai melanggar konstitusi dan perundang-undangan.

Karenanya, Komisi III dewan perwakilan rakyat akan memanggil Kapolri Jenderal Tito Karnavian sehabis masa reses 10 Januari 2017.
Keputusan komisi bidang aturan dewan perwakilan rakyat itu diambil dalam rapat internal Jumat (16/12/2016). “Kami sudah putuskan akan panggil kepala kepolisian republik indonesia pada rapat kerja pertama usai reses,” tegas juru bicara Komisi III dewan perwakilan rakyat Muhammad Syafii dalam konferensi pers.
Dalam kesempatan itu hadir juga Masinton Pasaribu (Fraksi PDIP), Arsul Sani (Fraksi PPP), dan Dossy Iskandar (Fraksi Hanura).
Kasus Eko Patrio bermula dari pemberitaan sejumlah media online yang menyebutkan Eko Patrio menilai penangkapan teroris di Bekasi merupakan pengalihan isu Ahok. Eko lalu memenuhi panggilan Polisi Republik Indonesia untuk klarifikasi, sekaligus melaporkan 7 media online yang dinilai telah mencemarkan nama baiknya.

Dilansir JPNN, selain dilema Eko, Komisi III dewan perwakilan rakyat juga merasa direndahkan oleh pernyataan Kapolda Metro Jaya M Iriawan, yang dimuat Majalah Tempo 12 Desember 2016 soal pengamanan kompleks dewan legislatif ketika agresi demo 4 November dan 2 Desember.

Syafi’i menjelaskan, pada dasarnya kapolda menyebut anggota dewan perwakilan rakyat pada 2 Desember dilarang masuk dewan perwakilan rakyat walau atas perintah ketua dewan perwakilan rakyat atau ketua MPR.

Dalam perilaku resminya, Komisi III dewan perwakilan rakyat mendesak Kapolda Metro Jaya Irjen Pol M Iriawan meminta maaf kepada dewan perwakilan rakyat RI alasannya yakni pernyataannya dianggap merendahkan institusi dewan perwakilan rakyat sebagai forum negara.*

Author: Portal Berita Online