Aliansi Pekerja Media Tolak Barcode Dewan Pers

Portal Berita Online
bandar ceme 99

Aliansi Pekerja Media Tolak Barcode Buatan Dewan Pers Aliansi Pekerja Media Tolak Barcode Dewan Pers
VERIFIKASI dan penerapan barcode media oleh Dewan Pers menuai kontroversi.  Aliansi Pekerja Media dan pegiat pers alternatif bahkan menolaknya.
Menurut Anggota Dewan Komite Serikat Pekerja Media dan Industri Kreatif untuk Demokrasi (Sindikasi), Iksan Raharjo, aturan serta prosedur verifikasi media bermasalah dan berefek samping yang tidak diperhitungkan oleh Dewan Pers.

Ikhsan khawatir, verifikasi media bakal disalahgunakan oleh pemerintah untuk membungkam kebebasan media.

Oleh alasannya yakni itu, pihaknya menyatakan berkomitmen tunduk dan patuh pada Kode Etik Jurnalistik dalam menjalankan kerja jurnalistik serta mendesak Dewan Pers mengakomodasi tubuh aturan selain PT sebagai perusahaan pers menyerupai koperasi, yayasan, dan perkumpulan.

“Kami juga meminta Dewan Pers memperluas pemangku kepentingannya dengan memasukkan organisasi serikat pekerja media, pegiat media komunitas, alternatif, dan pers mahasiswa,” ujarnya, Kamis (9/2/2017), dikutip KBR.

Ditambahkannya, Undang Undang No 40 Tahun 1999 perihal Pers intinya hanya mewajibkan perusahaan pers berbadan aturan Indonesia, namun Dewan Pers membatasi tubuh aturan hanya berbentuk Perseroan Terbatas (PT). Selain itu kata dia, perusahaan yang dimaksud Dewan Pers harus mempunyai modal paling sedikit Rp50 juta.

Menurut Iksan, Kondisi ini hanya menguntungkan media dengan modal besar dan merugikan media rintisan, media berbasis komunitas serta alternatif.

“Jika hal ini terus dibiarkan akan mengarahkan pada terjadinya korporatisasi pers atau kondisi dikala hanya perusahaan bermodal jumbo saja yang diizinkan menjadi forum pers dan kesannya memonopoli sumber informasi,” jelasnya. 

Anggota aliansi yang menolak verifikasi Dewan Pers di antaranya Serikat Pekerja Media dan Industri Kreatif untuk Demokrasi (Sindikasi), Federasi Serikat Pekerja Media (FSPM) Independen, LBH Pers, Aliansi Pemuda Pekerja Indonesia (APPI), Indoprogress, Forum Pers Mahasiswa Jakarta (FPMJ), Islam Bergerak, ICT Watch, serta Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia (YLBHI).
Hal senada dikemukakan LBH Pers. Kepala Divisi Riset dan Pengembangan LBH Pers Asep Komarudin mengatakan, kebijakan verifikasi dan barcode media harus dilakukan hati-hati alasannya yakni menyangkut kepentingan banyak pihak. 
“Mandat dari Undang-Undang Pers (ke Dewan Pers) yakni mendata, bukan memberi lisensi,” katanya di Kantor LBH Pers, Jakarta, Kamis, 9 Februari 2017.

LBH Pers, kata Asep, khawatir adanya lisensi, menyerupai pinjaman barcode, akan menciptakan sumber informasi ragu mendapatkan media yang tidak terverifikasi. Padahal sanggup jadi media tersebut patuh terhadap asas jurnalisme dan aba-aba etiknya. “Nanti media yang tidak terang (ber-barcode) tidak ditanggapi,” katanya dikutip 77 media yang sanggup diverifikasi, sedangkan lainnya masih dalam proses. Dewan Pers menilai verifikasi bab dari proses pendataan perusahaan pers sesuai dengan UU No. 40 Tahun 1999 perihal Pers.*

Author: Portal Berita Online