Dikabarkan Sebut Penangkapan Teroris Pengalihan Isu, Eko Patrio Diperiksa Polisi

Situs Portal Berita Online BandarQQ.rocks
bandarq

Sebut Penangkapan Teroris di Bintara Bekasi Pengalihan Dikabarkan Sebut Penangkapan Teroris Pengalihan Isu, Eko Patrio Diperiksa Polisi

Anggota dewan perwakilan rakyat RI Fraksi PAN, Eko Hendro Purnomo alias Eko Patrio, diperiksa Bareskrim Polri, Jumat (16/12/2016), alasannya dikabarkan menyebut penangkapan teroris di Bintara Bekasi merupakan pengalihan kasus Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama atau Ahok.

Menurut Direktur Tindak Pidana Umum Bareskrim Polri, Brigjen Agus Andrianto, Eko Patrio diundang untuk mengklarifikasi atas laporan dugaan tindak pidana Kejahatan terhadap Penguasa Umum dan atau UU ITE.

Undangan terhadap Eko Patrio dilayangkan Kamis 15 Desember 2016.

Berdasarkan Laporan Polisi Nomor : LPI1233/Xll/2016/Bareskrim, tanggal 14 Desember 2016, Eko dilaporkan seseorang berjulukan Sofyan Armawan wacana dugaan tindak pidana Kejahatan terhadap Penguasa Umum dan atau UU ITE, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 207 kitab undang-undang hukum pidana dan atau UU No. 19 tahun 2016 perubahan dari UU No. 11 Tahun 2008 Tentang ITE, atas nama Eko Hendro Purnomo atau Eko Patrio.

Kepala Biro Penerangan Masyarakat (Karopenmas) Polisi Republik Indonesia Komisaris Besar Rikwanto membenarkan adanya laporan tersebut.

Eko dikabarkan sejumlah media online mengunggah goresan pena di akun Twitter miliknya yang menyatakan kasus bom panci di Bekasi hanya pengalihan isu dari kasus Ahok.

Usai memenuhi seruan Bareskrim Polri, Eko bersama tim kuasa hukumnya memperlihatkan klarifikasi. Ia mengaku malam hari ada informasi online yang menciptakan informasi wacana status yang disbeutkan diunggahnya di Twitter.

Padahal, Eko menegaskan, dirinya ketika ini hanya punya akun Instagram, tidak punya akun Twitter ataupun Facebook.

Eko menyampaikan dirinya merasa difitnah. “Akhirnya yang dirugikan bukan saya, tapi juga kepolisian dan teman-teman lain tersakiti. Ini bab fitnah dan zalim,” ucap Eko Patrio dikutip liputan6.com.

Akibat sikap yang dianggap fitnah itu, Eko Patrio merasa perlu melaksanakan pelaporan pada pihak berwajib. 

“Kami tiba ke mari untuk menciptakan laporan. Nantinya ditelusuri mana yang mengarang bebas. Dan saya yakin polisi akan menangani dengan baik,” imbuhnya.
Eko belum mengisi berkas pelaporan dan memberi kesempatan pada ketujuh media online yang diduga memuat informasi yang merugikannya untuk melaksanakan klarifikasi. Eko menyatakan dirinya tidak diwawancara oleh media-media tersebut.

“Saya perlu mengklarifikasi dan menciptakan laporan untuk menelusuri pihak mana yang mengarang bebas dan kami berikan jangka waktu 1×24 jam kepada tujuh media online untuk penjelasan dengan pemberitaannya,” ucap Eko.

Eko mengaku tidak pernah diwawancara secara eksklusif atau secara khusus, baik itu melalui telepon maupun wawancara tatap muka. “Jadi tidak pernah ada topik sebagaimana yang ada di media online tersebut,” kata Eko.

“Jujur saja, saya nggak niat melaporkan. Karena saya tiba dari media juga. Tapi ini sudah meresahkan dan mencoreng kepolisian,” ujarnya. (liputan6/merdeka/sindonews).*

Cara Menciptakan Sim Online

Kumpulan Portal Berita Online BandarQQ.rocks
ceme 99 online

internet menciptakan banyak hal dapat dilakukan secara online Cara Membuat SIM Online

ERA internet menciptakan banyak hal dapat dilakukan secara online, termasuk dalam pembuatan Surat Izin Mengemudi (SIM)

Korps Lalu Lintas Kepolisian Republik Indonesia (Korlantas Polri) pun sudha melaksanakan pengembangan proses pembuatan SIM. 

Dengan SIM Online, proses manajemen pembuatan SIM tidak dilakukan secara manual. SIM Online mempermudahnya dengan memanfaatkan sistem dalam jaringan  (daring/online).

Menrut Kepala Korlantas Polri, Irjen Pol Agung Budi Maryoto, masyarakat dapat melaksanakan pendaftaraan SIM Online tidak menurut daerah domisili, melainkan berbasis e-KTP.

“Pembuatan SIM Online juga diterapkan. Untuk dipakai penerbitan dan perpanjangan SIM, alasannya data pemilik SIM telah terkoneksi dan online di seluruh Indonesia,” ujar Agung Budi dikutip Okezone, Jumat (16/12/2016).

Cara Membuat SIM Online


1. Pemohon melaksanakan pendaftaran melalui Web Registrasi SIM Online (http://sim.korlantas.polri.go.id)

2. Pembayaran melalui Teller/ATM/EDC BRI
3. Membawa surat keterangan kesehatan dokter

4. Datang ke lokasi satpas/gerai /SIM keliling yang telah dipilih ketika pendaftaran melalui website
5. Pengecekan data yang telah diinput website

6. Identifikasi dan verifikasi (pengambilan foto, sidik jari dan tanda tangan)
7. Ujian teori dan praktik (untuk permohonan SIM gres dan peningkatan golongan)
8. Penerbitan SIM (jika lulus ujian).

Biaya Pembuatan/Penerbitan SIM 

(PP 50/2010)

1. SIM A– Pembuatan SIM A Baru : Rp 120.000
– Perpanjang SIM A: Rp 80.000
2. SIM B1– Pembuatan SIM B1 Baru : Rp 120.000
– Perpanjang SIM B1: Rp 80.000
3. SIM B2– Pembuatan SIM B2 Baru : Rp 120.000
– Perpanjang SIM B2: Rp 80.000
4. SIM C– Pembuatan SIM C Baru : Rp 100.000
– Perpanjang SIM C: Rp 75.000
5. SIM D (Penyandang disabilitas/berkebutuhan khusus)– Pembuatan SIM D Baru : Rp 50.000
– Perpanjang SIM D: Rp 30.000
6. SIM Internasional– Pembuatan SIM Internasional Baru : Rp 250.000
– Perpanjang SIM Internasional: Rp 225.000
Demikian Cara Membuat SIM Online dan biayanya.*

Bareskrim Polri Telusuri 7 Media Online Yang Dilaporkan Eko Patrio

Portal Berita Online BandarQQ.rocks
judi ceme terpercaya

 Media Online yang Dilaporkan Eko Patrio Bareskrim Polisi Republik Indonesia Telusuri 7 Media Online yang Dilaporkan Eko Patrio

Nama-nama media online yang dilaporkan Eko masih belum diungkapkan polisi.

Bareskrim Polisi Republik Indonesia menelusuri 7 media online yang dilaporkan Anggota dewan perwakilan rakyat RI dari Fraksi PAN, Eko Hendro Purnomo alias Eko Patrio. Ketujuh media online tersebut menciptakan isu yang menyebutkan Eko menyampaikan penangkapan teroris di Bekasi yaitu pengalihan isu masalah Ahok.

Eko dilaporkan seseorang ke polisi, kemudian tiba menawarkan penjelasan sekaligus melaporkan ketujuh media online yang disebutnya telah menulis isu palsu dan memfintah dirinya.

Dilansir Republika Online, Direktur Tindak Pidana Umum Bareskrim Polri, Brigjen Agus Andrianto mengungkapkan, Bareskrim akan eksklusif menelusuri pihak yang menggugah pemberitaan imajiner soal pengalihan isu bom Bekasi. 

Hal ini untuk menindaklanjuti laporan Eko Patrio usai memberi klarifkasi di Gedung Bareskrim Polri, Jumat (16/12/2016).

Dalam keterangannya, Eko membantah pernah diwawancarai tujuh media yang mencatut namanya dan menuliskan bom Bekasi sebagai upaya pengalihan isu. Ia pun menawarkan waktu selama 1×24 jam kepada tujuh media online tersebut untuk mengklarifikasi pemberitaannya. Jika tidak, maka Eko meminta pihak kepolisan menindaklanjuti laporan tersebut.

Bareskim tidak menyebutkan nama-nama media online yang dilaporkan Eko. 

“Nanti sesudah ia memberikan gugatan akan kita dalami. Kita telusuri siapa pihak yang menciptakan galau masyarakat ini. Karenanya, kita tunggu 1×24 jam dari yang ia sampaikan,” kata Agus.

Eko juga menawarkan kesempatan kepada 7 media online itu untuk mengklarifikasi bahwa isu itu yaitu karangan.

Dari penelusuran DetikStyle, salah satu media online yang dilaporkan Eko itu yaitu Suara Nasional yang ketika posting ini dibentuk tidak dapat diakses (Error 500). Cache Google-nya sebagai berikut: 

Ini yaitu cache Google’ untuk http://suaranasional.com/. Gambar ini yaitu jepretan laman menyerupai yang ditampilkan pada tanggal 16 Des 2016 05:40:06 GMT.
http://webcache.googleusercontent.com/search?q=cache:gLXW5xMNS8MJ:suaranasional.com/+&cd=1&hl=id&ct=clnk&gl=id .

Suara Nasional menciptakan beritanya dengan judul “Muncul Isu Teror Bom ke Istana, Upaya Pengalihan Isu Kasus Ahok dan Menakuti Umat Islam” yang kemudian dimuat ulang sejumlah situs lain, menyerupai healmagz.com, depokpedia.com, dan selatpanjangpos.com.

Healmagz sudah menghapus isu repost tersebut. Berita repos yang dimuat Depok Pedia dan Selatpanjang Pos masih dapat diakses.

 Media Online yang Dilaporkan Eko Patrio Bareskrim Polisi Republik Indonesia Telusuri 7 Media Online yang Dilaporkan Eko Patrio
Ini kutipan isu selengkapnya, sebagaimana direpos Depokpedia dan Selatpanjangpos dari Suara Nasional:

Munculnya bom yang akan diarahkan ke Istana bab dari pengalihan isu masalah penistaan agama yang dilakukan Basuki Tjahaja Purnama (Ahok).

“kalau dilihat tumpuan kemunculan bom dan diarahkan ke Istana sangat diduga bab pengalihan isu masalah Ahok. Sebelum ada agresi super hening 212 ada upaya untuk menggagalkan dengan bencana bom samarinda, isu makar dan sebagainya,” kata Ketua DPW Partai Amanat Nasional (PAN) DKI Jakarta Eko Hendro Purnomo atau Eko Patrio, Senin (12/12).

Kata Eko, patut dicurigai Densus 88 yang menemukan surat dari ‘pengantin perempuan’ untuk meledakkan Istana dengan memakai bom ‘rice cooker’. “Ini yang menciptakan surat ini harus dibongkar juga, apa atas inisiatif perempuan, atau hanya suruhan, ini yang patut dicurigai,” ungkap Eko.

Menurut Eko, banyak sekali bencana mulai dari bom gereja Samarinda hingga planning pengeboman di Istana tidak dapat dilepaskan untuk menggiring opini biar umat Islam tidak terlalu menekan ke pemerintah dalam masalah Ahok.

“Selama ini ada opini bahwa Jokowi seakan-akan melindungi Ahok dan dengan adanya bom Istana maka seakan-akan yang meminta keadilan masalah Ahok ingin mengebom Istana alasannya yaitu Presiden Jokowi dianggap melindungi Ahok,” papar Eko.

Eko meminta Umat Islam untuk meragukan operasi intelijen jahat untuk mendiskreditkan kelompok anti Ahok. “Kelompok antiahok sudah ada yang terkena masalah makar dan tak usang lagi ada masalah terorisme. Ini yang harus diwaspadai umat Islam,” pungkas Eko.

Detasemen Khusus 88 Antiteror menangkap tiga terduga teroris, Sabtu (10/12).
Berdasarkan investigasi sementara, tiga teroris ini merencanakan meledakkan bom di Istana Negara, Jakarta Pusat.

“Rencananya bom tersebut akan diledakkan di Istana Negara pada ketika serah terima jaga Paspampres‎,” kata Kabid Humas Polda Metro Jaya Komber Raden Prabowo Argo Suyono ketika dikonfirmasi. (suaranasional).

Itulah isu yang diklarifikasi Eko sebagai “karangan bebas” yang memfitnah dan menzhalimi dirinya alasannya yaitu ia merasa tidak diwawancara oleh media tersebut.

Mengetahui dilaporkan Eko dan akan diselidiki polisi, blog atau media-media online tersebut sudah tidak dapat diakses. Nama-nama media online-nya belum terlacak dan masih belum diungkapkan Bareskrim Polri.*

Kasus Eko Patrio: Giliran Komisi Iii Dpr Yang Panggil Kapolri

Selamat Datang Di Portal Berita Online – BandarQQ.rocks
ceme online terbaik

 Giliran Komisi III dewan perwakilan rakyat yang Panggil Kapolri Kasus Eko Patrio: Giliran Komisi III dewan perwakilan rakyat yang Panggil Kapolri

PEMANGGILAN Anggota dewan perwakilan rakyat Eko Hendro Purnomo alias Eko Patrio oleh Bareskrim Mabes Polisi Republik Indonesia terkait isu terorisme dan kasus Ahok dinilai melanggar konstitusi dan perundang-undangan.

Karenanya, Komisi III dewan perwakilan rakyat akan memanggil Kapolri Jenderal Tito Karnavian sehabis masa reses 10 Januari 2017.
Keputusan komisi bidang aturan dewan perwakilan rakyat itu diambil dalam rapat internal Jumat (16/12/2016). “Kami sudah putuskan akan panggil kepala kepolisian republik indonesia pada rapat kerja pertama usai reses,” tegas juru bicara Komisi III dewan perwakilan rakyat Muhammad Syafii dalam konferensi pers.
Dalam kesempatan itu hadir juga Masinton Pasaribu (Fraksi PDIP), Arsul Sani (Fraksi PPP), dan Dossy Iskandar (Fraksi Hanura).
Kasus Eko Patrio bermula dari pemberitaan sejumlah media online yang menyebutkan Eko Patrio menilai penangkapan teroris di Bekasi merupakan pengalihan isu Ahok. Eko lalu memenuhi panggilan Polisi Republik Indonesia untuk klarifikasi, sekaligus melaporkan 7 media online yang dinilai telah mencemarkan nama baiknya.

Dilansir JPNN, selain dilema Eko, Komisi III dewan perwakilan rakyat juga merasa direndahkan oleh pernyataan Kapolda Metro Jaya M Iriawan, yang dimuat Majalah Tempo 12 Desember 2016 soal pengamanan kompleks dewan legislatif ketika agresi demo 4 November dan 2 Desember.

Syafi’i menjelaskan, pada dasarnya kapolda menyebut anggota dewan perwakilan rakyat pada 2 Desember dilarang masuk dewan perwakilan rakyat walau atas perintah ketua dewan perwakilan rakyat atau ketua MPR.

Dalam perilaku resminya, Komisi III dewan perwakilan rakyat mendesak Kapolda Metro Jaya Irjen Pol M Iriawan meminta maaf kepada dewan perwakilan rakyat RI alasannya yakni pernyataannya dianggap merendahkan institusi dewan perwakilan rakyat sebagai forum negara.*

Presiden Joko Widodo Izinkan Pendirian Ormas Asing

Web Portal Berita Online
bandar ceme terpercaya

Presiden Jokowi Izinkan Pendirian Ormas Asing Presiden Jokowi Izinkan Pendirian Ormas Asing

Presiden Joko Widodo menandatangani Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 59 Tahun 2016 yang mengizinkan warga negara ajaib (WNA) mendirikan Organisasi Kemasyarakatan (Ormas) di Indonesia. 

PP 59/2016 yang diteken 2 Desember 2016 itu menyebutkan, ormas yang didirikan oleh warga ajaib perlu menghormati kedaulatan NKRI, memberi manfaat bagi masyarakat, bangsa dan negara, serta tetap menghormati nilai sosial budaya masyarakat, patuh dan tunduk pada aturan yang berlaku di Indonesia.
Dirilis situs resmi Sekretariat Kabinet, Sabtu, (16/12/2016), dalam PP itu disebutkan, ormas yang didirikan oleh warga negara ajaib sanggup melaksanakan acara di wilayah Indonesia. 
Ormas yang didirikn warga ajaib itu sanggup berupa tubuh aturan yayasan ajaib atau sebutan lain, tubuh aturan yayasan yang didirikan oleh warga negara ajaib atau warga negara ajaib bersama warga negara Indonesia, atau tubuh aturan yayasan yang didirikan oleh tubuh aturan asing.

Menurut PP ini, Ormas tubuh aturan yayasan ajaib atau sebutan lain wajib mempunyai izin Pemerintah Pusat. Izin sebagaimana dimaksud berupa izin prinsip dan izin operasional.

Untuk memperoleh izin operasional, berdasarkan PP ini, Ormas tubuh aturan yayasan ajaib atau sebutan lain harus mempunyai perjanjian tertulis dengan kementerian/lembaga pemerintah nonkementerian sesuai dengan bidang kegiatannya dan rencana kerja tahunan dengan Pemda setempat.

Diizinkannya warga ajaib mendirikan ormas menuai kontroversi. Dilansir Intelijen, pengamat politik Muslim Arbi mengingatkan, dengan meneken PP 59/2016 itu sama saja Jokowi telah membiarkan penjajahan di Indonesia.

“Ormas ajaib sanggup kamulfase melaksanakan acara intelijen dengan nama ormas, ini sangat berbahaya bagi NKRI,” katanya.

Muslim menegaskan, ormas di Indonesia saja sanggup disusupi kepetangan ajaib apalagi adanya ormas asing. “Kalau ormas ajaib di Indonesia bebas didirikan, kepetangan ajaib makin leluasa melaksanakan mata-mata di Indonesia,” papar Muslim.

Tak hanya itu, kata Muslim, keberadaan ormas ajaib di Indonesia sanggup memunculkan konflik baru. “Saya khawatir muncul kesenjangan ormas ajaib dengan milik orang Indonesia,” terperinci Muslim.

Hal senada dikemukakan Anggota Komisi I dewan perwakilan rakyat Ahmad Muzani yang mendesak pemerintah untuk mencabut PP 59/2016 tersebut.

Desakan tersebut disampaikan Ahmad Muzani, menanggapi ramai pergunjingan di media umum terkait pendirian Ormas oleh WNA. Salah satu Ormas yang sekarang ramai diperbincangkan oleh netizen dan menjadi viral di sosial media yaitu Forum Bhayangkara Indonesia (FBI) yang anggotanya warga China.

Ahmad Muzani meminta biar pemerintah tidak sembarang untuk memperlihatkan izin. Mengingat tugas ormas ataupun LSM sanggup menjadi alat intelejen dalam memata-matai negeri ini.

“Ruang gerak ajaib harus dibatasi. Tidak boleh sembarang izin. Terutama untuk perizinan ormas gres di bidang yang sudah banyak diisi oleh WNI,” tegas Muzani dikutip Riau Mandiri.

Ia menilai, tidak perlu ada ormas ajaib di Indonesia. “Kalau perlu dibatalkan saja. Karena memang berdasarkan ekonomis saya tidak perlu ada Ormas asing,” tegasnya.*

Zulham Zamrun Serang Balik Kemal Palevi

Situs Portal Berita Online
situs bandar ceme

 menyerang balik pelawak Kemal Palevi yang mengeritik dirinya Zulham Zamrun Serang Balik Kemal Palevi
PEMAIN Timnas Indonesia, Zulham Zamrun, menyerang balik pelawak Kemal Palevi yang mengeritik dirinya.
Lewat akun @kemalpalevi, Kemal menulis status yang mengejek Zulham Zamrun: “#ZulhamZamrunGakGuna #JanganDiajakKeThailandPlease #BiarBayuGatraAjaYangMain”.

Kemal sudah menghapus statusnya tersebut dan sudah menyatakan seruan maaf serta mengakui bahwa dia salah dalam menentukan kata-kata.

Zulham mengaku tak persoalan jikalau selama ini ada pihak yang tidak menyukai kehadirannya di timnas. Ia mengaku tetap besar hati menjadi dirinya sendiri.

Menurut gelandang serang Persib Bandung ini, mereka yang tak menyukainya belum tentu bisa menjadi lebih baik dari dirinya. 

“Banggalah pada dirimu sendiri, meski ada yang tak menyukai. Kadang mereka membenci alasannya yaitu mereka tak bisa menjadi ibarat dirimu,” tulis Zulham di akun instagram @zulham_zamrun ibarat dikutip Bola.net.

Pernyataan Zulham terang ditujukan kepada Kemal. Pasalnya, pemain berusia 27 tahun ini menawarkan arahan berupa tanda tagar #ManusiaBerguna dan #Kemalpalelu.*

Thailand Vs Indonesia 2-0 All Goals & Highlights Video

Kumpulan Portal Berita Online
bandar ceme

 TIMNAS Indonesia gagal menjuarai Piala AFF  Thailand vs Indonesia 2-0 All Goals & Highlights Video
Thailand vs Indonesia 2-0 All Goals & Highlights Video.

TIMNAS Indonesia gagal menjuarai Piala AFF 2016 sesudah di tamat dikalahkan Thailand dengan agregat 3-2.

Pada tamat pertama di Stadoon Pakansari Bogor, Rabu (14/12/2016), Indonesia menang 2-1. Namun, pada pertandingan leg kedua di Stadion Rajamangala, Bangkok, Sabtu (17/12/2016), Indonesia kalah 0-2. Thailand pun sukses menjurai Piala AFF 2016.
Dalam pertandingan penentuan, Indonesia gagal mempertahankan keunggulan 2-1. Thailand mencetak dua gol tanpa balas untuk membalikkan keadaan.
Dua gol Thailand diborong Siroch Chattong. Tim ‘Gajah Perang’ meraih gelar juara Piala AFF 2016 sekaligus mempertahankan gelar yang diraih dua tahun lalu.

Bagi Indonesia ini merupakan kegagalan kelima di tamat Piala AFF. Lima kali lolos ke final, selalu gagal berbuah gelar juara.

Thailand vs Indonesia 2-0 All Goals & Highlights Video.

Susunan Pemain 
Thailand (3-4-1-2): Kawin Thamsatchanan; Adison Promrak, Prathum Chutong, Tanaboon Kesarat; Tristan Do, Sarach Yooyen, Charyl Chappuis, Theerathon Bunmathan; Chanathip Songkrasi; Siroch Shatthong, Teerasil Dangda

Indonesia (4-2-3-1): Kurnia Meiga; Benny Wahyudi (Dedi Kusnandar), Hansamu Yama, Fachrudin, Abduh Lestaluhu; Manahati Lestusen, Bayu Pradana; Zulham Zamrun (Lerby), Stefano Lilipaly, Rizky Rizaldi Pora (Ferdinand Sinaga); Boaz Solossa.*

Polri: Media Online Tak Terperinci Nodai Jurnalisme

Portal Berita Online
situs bandarq

 Media Online Tak Jelas Nodai Jurnalisme Polri: Media Online Tak Jelas Nodai Jurnalisme
MEDIA Online yang tidak terang atau tidak terdaftar menodai jurnalisme. Demikian dikemukakan Kepala Biro Penerangan Masyarakat (Karo Penmas) Mabes Polri, Komisaris Besar Rikwanto.

Hal itu dikemukakan Rikwanto terkait kasus media online yang dinilai memfitnah Ketua DPW PAN DKI Jakarta, Eko Hendro Purnomo atau Eko Patrio, dengan memberitakan seakan-akan Eko menyatakan penangkapan terduga teroris di Bekasi merupakan pengalihan isu Ahok.

Rikwanto menjelaskan, pihaknya akan terus menelusuri media tersebut, pasalnya mereka tidak terdaftar dalam situs media resmi.

“Media online yang seolah resmi tapi tidak terang sebab tidak terdaftar ini akan nodai jurnalisme dan jadi preseden yang buruk,” tegasnya, Minggu (18/12/2016), dikutip Tribunnews.
Hingga dikala ini, Polisi Republik Indonesia mengaku belum mengetahui siapa yang menulis dan bertanggung jawab atas media tersebut.

“Makanya nanti kita tanyakan maksud tujuannya bagaimana seolah portal resmi yang sanggup menyihir masyarakat dengan beritanya,” katanya.

Salah satu media online yang dilaporkan Eko Patrio kepada polisi ialah Satelitnews.com. Situs informasi berplatform blogger sudah menghapus informasi yang diadukan Eko. 

Bahkan, pengelola blog tersebut menampilkan permohonan maaf dalam halaman muka situsnya, sekaligus menyebutkan dua blog lain yang menjadi sumbe beritanya:

“Permohonan Maaf Dari Satelitnews.com

Kami mohon maaf, artikel “Eko Patrio Teror Bom Istana Adalah Upaya Pengalihan Isu Kasus Ahok” ini sudah dihapus biar tidak ada lagi menimbulkan kesalah pahaman.

Sekali lagi kami mohon maaf, tidak ada niatan sama sekali dari kami untuk mencemarkan nama baik orang lain.

Tidak ada maksud lain. Ini semua hanya kekhilafan kami belaka yang tidak melaksanakan pengecekan lebih lanjut terhadap kebenaran informasi yang kami temukan sebelumnya, dan kami pribadi saja me-copy-paste-nya tanpa ada tabayyun apakah informasi tersebut benar atau tidak.”

Di bawah permohonan maaf tersebut terdapat screenshoot beberapa situs yang menjadi contoh Satelitnews.com.

“Kepada pihak-pihak yang merasa dirugikan, kami mohon maaf sebesar-besarnya. Semoga persoalan ini sanggup segera diselesaikan dengan tenang, tentram, dan adil.

Pernyataan ini dibentuk sebenar-benarnya dari hati yang tulus, tanpa unsur pemaksaan dari pihak lain.

Terima kasih. Wassalam.

Jakarta, 16 Desember 2016

Google Dan Facebook Panen Laba, Media Lokal Kolaps

Selamat Datang Di Portal Berita Online
judi bandarq online

 Digital atau media internet hanya menguntungkan beberapa pihak Google dan Facebook Panen Laba, Media Lokal Kolaps

REVOLUSI Digital atau media internet hanya menguntungkan beberapa pihak, yakni raksasa media global menyerupai Google, Facebook, Twitter, dan Yahoo. Di pihak lain, yakni media lokal di Indonesia, mengalami turbulensi. Delapan media cetak bahkan berhenti terbit.

Demikian dikemukakan mantan anggota Dewan Pers, Agus Sudibyo, dalam sebuah diskusi  di Jakarta, Sabtu (17/12/2016).

“Raksasa global teknologi mengambil laba besar dan menimbulkan dampak terhadap media dan informasi secara umum,” katanya dikutip rmol.co.
Menurut Agus, lebih banyak didominasi media global hanya sebagai news aggregator, yaitu menghimpun informasi dari banyak sekali pihak tanpa harus memproduksi. Sedangkan media-media lokal harus memproduksi isu dan informasi yang tentunya membutuhkan sumber daya yang besar.

Karenanya, Agus menegaskan, asosiasi-asosiasi media harus bersikap. Karena media-media lokal semakin tergerus keberadannya. “Media mainstream di Indonesia sedang dalam kondisi yang memprihatinkan,” tegasnya.

Agus juga menyebutkan salah satunya ialah ada delapan media cetak per 1 Desember 2016 yang tidak berproduksi lagi. “Delapan media cetak pamit kepada pembacanya,” kata dia.

Ia menegaskan, harus ada sumbangan pemerintah untuk media-media lokal Indonesia. Proteksi terhadap media dalam negeri melalui undang-undang teramat penting. Pasalnya, negara lain pun menyadari akan hal itu, menyerupai India, Korea, Argentina, Brasil, dan Uni Eropa. 

“Semangatnya bukan untuk menolak Google, Facebook, dan sebagainya. Melainkan ada langkah-langkah rill di level kebijakan untuk melindungi industri media konvensional,” jelasnya.

Di India, lanjutnya, pemerintah bahkan memperlihatkan subsidi kertas bagi media cetak dalam jumlah yang tidak dapat dibilang sedikit. Upaya pemerintah India tersebut sebagai suatu bentuk kesadaran pemerintah bahwa media konvensional tidak dapat digantikan fungsinya oleh media sosial.

“Sebagai sarana kontrol dan sebagainya, media konvensional termasuk radio belum dapat tergantikan. Oleh akhirnya negara hadir,” tegasnya.

Agus berharap Kementerian Komunikasi dan Informatika, Komisi I DPR, Komisi Penyiaran Indonesia serta pemangku kepentingan media lainnya menciptakan sebuah undang-undang demi menjaga media mainstream nasional dari perluasan Google dan media umum lainnya.

“Kita mustahil menolak Google dan sebagainya. Tapi kita harus memiliki perilaku untuk kemudian industri media hiburan nasional tetap dapat eksis,” imbuhnya.*

Panglima Tni: Militer Abnormal Sudah Kepung Indonesia

Web Portal Berita Online BandarQQ.rocks
bandarq terbaik

 Posisi Indonesia ketika ini dalam kondisi perspektif bahaya Panglima TNI: Militer Asing Sudah Kepung Indonesia

Posisi Indonesia ketika ini dalam kondisi perspektif ancaman. Dalam perspektif itu, Indonesia diposisikan dalam kepungan negara barat menyerupai Amerika Serikat dan negara-negara tetangga sendiri.

Demikian dikemukakan Panglima Tentara Nasional Indonesia Jenderal Gatot Nurmantyo dalam program Indonesianisme Summit di Grand Sahid Jaya, Jakarta, Sabtu (10/12/2016) dikutip Viva.

Menurutnya, posisi yang perlu diwaspadai ialah keberadaan Masela di Maluku Tenggara. Posisi Masela diketahui tidak jauh dari Timor Leste dan mengarah ke Darwin, Australia.

“Dekat Darwin ada 1.500 marinir Amerika di sana. Akan ditingkatkan menjadi 2.500, tentunya kita bertanya, kenapa ke situ, emangnya pesiar,” kata Gatot.

Di sisi lain, lanjutnya, Australia sedang membangun pangkalan pendaratan di sekitar wilayah yang sama.

Gatot mengaku sehabis menerima isu itu, dirinya eksklusif mengecek ke lapangan. Gatot bertolak ke Darwin dan mencoba melihat ke akrab lokasi memakai boat sewaan.

“Ke sana saya akal-akalan kunjungan ke Darwin, satu setengah jam saya menyewa boat pariwisata. Saya melihat dua sudah jadi. Padahal Australia ialah negara kontinental, untuk apa marinir,” ujarnya.

Ia mengingatkan lagi mengenai lepasnya Timor Timur yang sekarang menjadi Timor Leste.

“Kita tidak tahu bahwa bahwasanya yang diperebutkan di Timor Leste ialah Greater Sunrise, di Laut Timor yang kaya akan energi itulah yang diperebutkan,” kata Gatot.

Panglima Tentara Nasional Indonesia mengingatkan biar jangan hingga Masela ini lepas menyerupai kasus Timor Leste. “Blok Masela pun jikalau tidak waspada menyerupai ini,” tuturnya.

Ancaman lain ialah konflik Laut China Selatan (LCS). Ia mencontohkan, tiga kapal nelayan China yang ditangkap Armabar Tentara Nasional Indonesia AL, semuanya dikawal kapal coast guard negara itu.

“Berarti Tiongkok mengakui itu ialah pantainya, maka nelayan dikawal oleh penjaga pantai,” katanya.

Gatot menyayangkan ngototnya China dan Presiden Xin Jinping untuk menolak keputusan arbitrase yang memenangkan somasi Filipina atas bab di LCS tersebut.

Panglima Tentara Nasional Indonesia juga menyoroti adanya latihan militer bersama negara-negera persemakmuran Inggris beberapa waktu lalu, yakni Australia, Selandia Baru, Malaysia, dan Singapura.

“Kita pernah punya persoalan sama mereka semuanya. Kemarin mereka sudah menjadi pakta pertahanan dengan mengadakan latihan bersama, melibatkan tiga ribu personel, 71 pesawat, 11 kapal,” ujarnya.

“Jadi, wilayah Indonesia sudah dikepung oleh orang atau negara-negara yang punya kepentingan. Tidak ada sahabat dalam kompetisi global. Diplomasi ya diplomasi, tapi ujungnya kepentingan mereka yang diutamakan,” katanya menyimpulkan. (Viva/Antara).*