Daftar 74 Media Yang Terverifikasi Dewan Pers

Situs Portal Berita Online BandarQQ.rocks
judi bandarq

 dan Situs Berita yang Terverifikasi Dewan Pers Daftar 74 Media yang Terverifikasi Dewan Pers

Daftar 74 Media Cetak, Elektronik, dan Situs Berita yang Terverifikasi Dewan Pers.

SEBANYAK 74 media, terdiri dari media cetak, elektronik (radi & televisi), serta media online (sutus berita), dinyatakan lolos verifikasi Dewan Pers.

Ke-74 media yang terverifikasi Dewan Pers sebagai media resmi atau media pers itu akan mendapatkan logo yang di dalamnya ada QR code (barcode) yang bila dicek memakai smartphone akan tersambung ke link database Dewan Pers yang berisi data perusahaan pers yang bersangkutan.

Untuk media televisi dan radio akan dipasang bumper in dan bumper out yang mengapit jadwal informasi yang ditayangkan.

Pemberian logo atay barcode media tersebut akan dilakukan Dewan Pers dikala pencanangan Ratifikasi Piagam Palembang oleh perusahaan-perusahaan Pers pada Hari Pers Nasional di Ambon, 9 Februari 2017.

Daftar 74 Media yang Terverifikasi Dewan Pers itu akan bertambah seiring proses verifikasi yang terus dilakukan, terutama terhadap media-media online yang jumlahnya ribuan. Dewan Pers sendiri mencatan jumlah media di Indonesia mencapai 43.400.

Daftar 74 Media yang Terverifikasi Dewan Pers

Berikut ini daftar media yang akan mendapatkan sertifikasi:

1. Media Indonesia
2. Kompas
3. Bisnis Indonesia
4. Pikiran Rakyat
5. Cek & Ricek

6. Siwalima
7. Waspada
8. Analisa
9. Tribun Timur
10. Kedaulatan Rakyat

11. Harian Jogja
12. Suara Merdeka
13. Solo Pos
14. Koran Sindo
15. Sindo Weekly

16. Sumatera Ekspres
17. Radar Palembang
18. Tribul Sumsel
19. Sriwijaya Post
20. Palembang Ekspres

21. Palembang Post
22. Republika
23. Singgalang
24. Padang Ekspres
25. Haluan

26. Berita Pagi
27. Poskota
28. Majalah Investor
29. Suara Pembaruan
30. Kaltim Pos

31. Rakyat Merdeka
32. Balikpapan Pos
33. Tribun Kaltim
34. Jawa Pos
35. Femina

36. Tribun Pekanbaru
37. Bali Post
38. Riau Pos
39. Harian Fajar
40. Metro TV

41. Trans 7
42. ANTV
43. TVOne
44. MNC TV
45. Global TV

46. RCTI
47. iNews TV
48. SCTV
49. Indosiar
50. Trans TV

51. TA TV
52. CTV
53. Celebes TV
54. Balikpapan TV
55. Kompas TV

56. Bali TV
57. JTV
58. Berita Satu News Channel (TV)
59. Radio Elshinta
60. Radio Republik Indonesia

61. Radio DMS Ambon
62. Radio PR FM Bandung
63. Radio Sindotrijaya FM
64. Radio KBR
65. Radio Suara Surabaya

66. Radio Pronews FM
67. LKBN ANTARA (Antaranews.com)
68. Detik.com
69. Okezone.com
70. Kompas.com

71. Viva.co.id
72. Metronewstv.com
73. RMOL.co
74. Arah.com

Demikian Daftar 74 Media yang Terverifikasi Dewan Pers sebagaimana dikutip dari detik.com dan viva.co.id.

Verifikasi dan barcode media dilakukan salah satu tujuannya ialah memerangi Hoax yang menggejala belakangan ini di media sosial.

Ke-74 Media yang Terverifikasi Dewan Pers tersebut dipastikan legal, resmi, dan beritanya sanggup dipertanggung jawabkan sebab forum penerbit (publisher), pengelola (wartawan), dan alamat kantornya terang sehingga gampang diproses jikalau terjadi pelanggaran aturan atau isyarat etik jurnalistik.

Meski sudah terverifikasi Dewan Pers, ke-74 media tersebut belum tentu mendapatkan kepercayaan (trust) dari masyarakat, sebab dapat dipercaya media ditentukan oleh pemberitaannya yang berimbang (balance), tidak memihak atau menjadi corong kekuatan politik dan ekonomi, tidak menjadi media propaganda, dan tidak berisi informasi yang menipu pembaca, termasuk kesesuaian judul dengan isi berita.

Jika media-media mainstream dan resmi tersebut tidak menaati isyarat etik jurnalistik, tidak berimbang, dan tidak memenuhi hak tahu (right to know) publik, maka barcode atau logo verifikiasi tidak ada artinya sebab publik sanggup menilai sendiri mana media yang sanggup dipercaya dan mana yang tidak tidak.*

Verifikasi Dan Barcode Media Bukan Pengganti Siupp

Kumpulan Portal Berita Online BandarQQ.rocks
daftar bandarq

Verifikasi dan Barcode Media Bukan Pengganti SIUPP Verifikasi dan Barcode Media Bukan Pengganti SIUPP

SISTEM verifikasi dan pemasangan barcode kepada media oleh Dewan Pers mengingatkan publik pada kondisi pers masa Orde Baru yang mengharuskan kepemilikan Surat Izin Usaha Penerbitan Pers (SIUPP).

Kala itu, SIUUP menjadi semacam alat bagi pemerintah untuk mengendalikan pemberitaan media biar selalu berpihak kepada penguasa. Kritik atau pemberitan negatif perihal pemerintah biasa berujung pada pencabutan SIUPP atau pembreidelan.

Anggota Dewan Pers, Nezar Patria, memastikan, sistem verifikasi yang diterapkan Dewan Pers bagi perusahaan media bukanlah lisensi pengikat semacam SIUPP yang pernah dibentuk di periode Orde Baru. 

“Itu hoax, Dewan Pers tidak pernah jadi forum lisensi,” kata Nezar kepada Tempo, Minggu (5/2/2017).

Menurut Nezar, Dewan Pers hanya akan memberi acuan ke publik ketika mengkonsumsi isu dari banyak sekali perusahaan pers. Dengan demikian, publik sanggup membedakan mana perusahaan yang profesional dan yang belum. “Hanya itu saja, jadi bukan semacam lisensi yang mengikat,” ujarnya.

Dewan Pers bakal memverifikasi ribuan perusahaan pers yang telah terdaftar di situs resminya. Sejauh ini sudah ada 74 perusahaan media yang telah diverifikasi tahap awal. 

Rencananya, dalam waktu dua tahun terakhir pihaknya bakal konsentrasi untuk meratifikasi perusahaan pers biar profesional.

Verifikasi dan barcode merupakan salah satu upaya Dewan Pers untuk meredam isu hoax yang ketika ini sering beredar di masyarakat.

Pemberlakuan sistem ini juga hasil dari janji banyak sekali pihak terhadap Piagam Palembang 2010. Sedikitnya 18 pimpinan perusahaan pers ikut menandatangani Piagam Palembang dan setuju akan tegaknya kemerdekaan pers secara sukarela dan penuh tanggung jawab. Di dalam piagam itu juga tertuang terkait dengan peningkatan kompetensi dan profesionalitas jurnalistik.*

Ppwi: Verifikasi Media Potensial Lahirkan Hoax Gres Versi Pemerintah

Portal Berita Online BandarQQ.rocks
bandarq terpercaya

Verifikasi Media Potensial Lahirkan Hoax Baru versi Pemerintah PPWI: Verifikasi Media Potensial Lahirkan Hoax Baru versi Pemerintah

LANGKAH Dewan Pers melaksanakan verifikasi dan pemasangan barcode terhadap media massa dinilai potensial melahirkan hoax gres versi pemerintah, selain menghambat kebebasan pers. Dewan Pers dinilai linglung dan sudah tergiring politik mudah dan kepentingan sektarian.

“Saat ini Dewan Pers kebingungan dan linglung menghadapi perkembangan dunia jurnalisme di tanah air,” ujar Ketua Umum Persatuan Pewarta Warga Indonesia (PPWI) Nasional, Wilson Lalengke, Minggu (5/2/2017). 
“Rakyat di seluruh tanah air, terutama kalangan jurnalis dan pewarta warga, tidak perlu resah, panik, dan reaktif. Tanggapi dengan biasa saja,” imbuhnya.

Menurut Wilson, kebijakan Dewan Pers itu berpotensi kontraproduktif terhadap apa yang bergotong-royong ingin dicapai oleh Dewan Pers dan pemerintah Indonesia. 

Ia menegaskan, kebijakan barkode media itu bukanlah solusi yang benar dan efektif dalam menghadapi berita bohong (hoax).

Bahkan, berdasarkan Wilson, kebijakan tersebut justru akan menghasilkan hoax versi baru, yakni gosip penuh rekayasa dari pihak pemerintah dan TNI/Polri dan instansi lainnya sebab informasi dari mereka hanya bisa diakses oleh media yang sudah diatur oleh Dewan Pers.

“Ini akan membuka pintu bagi proses kongkalikong antara sumber gosip dengan media yang terbarkode tersebut,” tegasnya.

Wilson bahkan menilai Dewan Pers sudah semestinya dibubarkan dan diganti dengan sebuah lembaga yang lebih representatif untuk kondisi dunia jurnalisme dan media massa ketika ini.

Perkembangan teknologi informasi dan publikasi yang telah maju dengan adanya ribuan media online, munculnya jutaan pewarta independen mengakibatkan eksistensi Dewan Pers sudah ketinggalan zaman.

“Pers berasal dari kata press yang artinya cetak. Kaprikornus konotasinya, Dewan Pers yaitu lembaga yang mengurusi media-media cetak. Wajarlah bila ketika ini Dewan Pers linglung menghadapi media massa di tanah air yang didominasi oleh media non-cetak alias media online,” ujarnya.

Ditegaskannya, masyarakat tidak membutuhkan barkode, tapi edukasi jurnalistik. Melalui pendidikan dan training jurnalistik, publik akan dimampukan untuk mencerna segala informasi yang diterimanya dengan baik dan benar. 

“Ketika warga sudah cerdas dalam mencerna informasi maka akan cerdas dalam merespon atau bereaksi terhadap informasi yang diterimanya,” jelasnya.

Dalam kesempatan ini Wilson juga meminta instansi pemerintah dan TNI/Polri untuk menolak surat edaran dari Dewan Pers wacana daftar 74 media yang sudah terverifikasi.

PPWI juga menyerukan kepada seluruh elemen bangsa untuk segera rapatkan barisan, dengan langkah-langkah:
1. Membentuk semacam lembaga revolusi jurnalisme Indonesia.
2. Membuat konsepsi Jurnalisme Nasional yang ideal untuk bangsa dan negara ketika ini dan kemasa depan, termasuk RUU Jurnalistik Nasional dan lembaga pengganti dewan pers.
3.’Audiensi dengan dewan perwakilan rakyat RI dan banyak sekali instansi terkait.
4.’Membentuk lembaga pengganti atau tandingan Dewan Pers, contohnya Badan Pewarta Nasional (Bapernas).
5. Melakukan sosialisasi dan kampanye wacana implementasi pasal 28 Undang-Undang Dasar 1945, perlunya amandemen UU No 40 tahun 1999, pembubaran Dewan Pers, dan pembentukan/legitimasi lembaga Badan Pewarta Nasional sebagai pengganti Dewan Pers.
Masyarakat sanggup menghubungi PPWI melalui  Sekretariat PPWI Nasional melalui email: pengurus.ppwi@pewarta-indonesia.com, atau inbox Facebook @Sekretariat PPWI, atau SMS/WA 081371549165 (Shony), atau twitter @my_ppwi.

Sumber: Harian Terbit, Berita Lima.

Video Cuplikan Gol Manchester United Vs Leicester City 3-0

Selamat Datang Di Portal Berita Online – BandarQQ.rocks
bandarq online

 Liga Primer Inggris di sangkar Leicester City Video Cuplikan Gol Manchester United vs Leicester City 3-0

Manchester United vs Leicester City 3-0 Video Gol & Highlights.

Sepakbola — Manchester United kembali ke jalur kemenangan. Dalam pertandingan pekan ke-24 Liga Primer Inggris di sangkar Leicester City, King Power Stadium, Minggu (5/2/2017), MU menang 3-0 atas tuan rumah.
Tiga gol kemenangan MU dicetak Henrikh Mikhitaryan (42′), Zlatan Ibrahimovic (44′), dan Juan Mata (49′).

United masih di posisi enam klasemen, di bawah Chelsea, Spurs, Manchester City, Arsenal, dan Liverpool. Selisih poin MU dengan Liverpool cuma satu angka.

Manchester United vs Leicester City 3-0 Video Gol & Highlights

Susunan Pemain
Manchester United
: David De Gea; Antonio Valencia, Eric Bailly, Chris Smalling, Marcos Rojo (Daley Blind 46′); Ander Herrera, Paul Pogba; Henrikh Mkhitaryan, Juan Mata (Marouane Fellaini 76′), Marcus Rashford; Zlatan Ibrahimovic.

Leicester City: Kasper Schmeichel; Dany Simpson, Huth, Morgan, Fuchs; Ryad Mahrez, Drinkwater, Ndidi, Ahmed Musa (Gray 46′); Jamie Vardy, Okazaki (Andy King 46′).*

Media Sosial Mengancam Profesionalisme Wartawan

Web Portal Berita Online
judi ceme online

Media Sosial Mengancam Profesionalisme Wartawan Media Sosial Mengancam Profesionalisme Wartawan

MEDIA Sosial merupakan bahaya gres profesionalisme wartawan. Kehadiran dan perkembangan medsos menciptakan wartawan malas menemui pribadi narasumber guna mendapat informasi akuat.

Demikian dikemukakan Direktur Riset dan Komunikasi Publik Persatuan Wartawan Indonesia (PWI), Agus Sudibyo, dalam pembinaan Peningkatan Profesionalisme Wartawan di Hotel The Natsepa, Ambon, Minggu (5/2/17).
Menurutnya, ketika ini media umum sanggup mengubah cara kerja wartawan sehingga profesionalisme wartawan dengan sendirinya sanggup hilang.

“Saat ini kehadiran media sosial, menciptakan wartawan dinina bobokkan. Wartawan lebih gampang untuk konfirmasi info ke narasumber. Padahal, semoga lebih konkret upayakan temui narasumber, ” jelasnya dikutip Fajar.

Agus menerangkan, lebih mudahnya mengakses medsos, sanggup berdampak positif dan negatif kepada semua orang. Khusus negatifnya, banyak orang-orang yang mengakibatkan medsos itu sebagai wadah menyebar luaskan unformasi bersifat mencemarkan nama dan SARA.

“Begitupula dengan wartawan. Mereka harus berhati-hati menyebar luaskan info melalui medsos. Jangan hingga melanggar undang- undang ITE”, harapnya.

Agus juga menuturkan, politik ketika ini semakin terpuruk. Karena ketika ini banyak pemilik media yang terjung berpolitik. Hal itu bukan hanya terjadi di Jakarta, melainkan di kota-kota lainnya di Indonesia.

“Di kawasan lain juga demikian. Ini bukan hanya menjadi permasalahan pada pemilik media. Namun juga pada wartawannya. Bisa saja wartawan di media menjadi tim sukses, baik secara pribadi maupun sembunyi-sembunyi, ” tuturnya.*

Demo Rumah Sby: Mahasiswa Dirisak & Dinilai Jadi Alat Penguasa

Situs Portal Berita Online
ceme online terbaik
RATUSAN mahasiswa menggeruduk dan menggelar agresi demonstrasi di depan rumah mantan presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY), Mega Kuningan, Jakarta, Senin (6/2/2017).

Anehnya, dilansir detik.com, para mahasiswa tampak resah dan gres sadar bahwa lokasi daerah mereka berdemo merupakan rumah SBY.

Massa mahasiswa yang banyak mengenakan jas almamater kampusnya itu dibawa oleh segelintir orang tanpa sepengetahuan mereka sendiri. Mereka tak lain ialah akseptor Jambore dan Silaturahmi Mahasiswa Indonesia di Cibubur, Jakarta Timur, yang materinya juga diarahkan mendukung rezim.

Melalu akun Twitternya, SBY juga turut mengabarkan agresi tersebut. “Saudara-saudaraku yg menyayangi aturan & keadilan, ketika ini rumah saya di Kuningan “digrudug” ratusan orang. Mereka berteriak-teriak. *SBY*,” ucap SBY melalui akun @SBYudhoyono.
Diberitakan Tribunnews, jumlah mahasiswa tersebut sekitar 300 sampai 700 orang. Ketua Panitia Jambore dan Silaturahmi Mahasiswa Indonesia, Septian, mengakui, kediaman SBY menjadi salah satu lokasi tujuan agresi akseptor jambore sebagaimana hasil rekomendasi akseptor Jambore dan Silaturahmi Mahasiswa Indonesia yang dilaksanakan tiga hari terakhir di Bumi Perkemahan Cibubur, Jakarta Timur.

Usai dari kediaman SBY, para mahasiswa juga berunjuk rasa di depan Gedung dewan perwakilan rakyat RI, Senayan, Jakarta.

Banyak pihak menilai, di tengah keinginan rakyat akan adanya agresi mahasiswa sepertu zaman dulu yang memihak rakyat, agresi mahasiswa tersebut justru sebuah ironi besar sekaligus merusak gambaran mahasiswa sebagai biro perubahan pembela kebenaran.

Aksi demo tersebut terang mengatakan mahasiswa sekarang gampang dikendalikan oleh rezim, entah dengan iming-iming apa. Mahasiswa pun dicekam, antara lain dalam bentuk poster atau meme berikut ini yang beredar di media sosial.
 mahasiswa menggeruduk dan menggelar agresi demonstrasi di depan rumah mantan presiden Susil Demo Rumah SBY: Mahasiswa Dirisak & Dinilai Makara Alat Penguasa
 mahasiswa menggeruduk dan menggelar agresi demonstrasi di depan rumah mantan presiden Susil Demo Rumah SBY: Mahasiswa Dirisak & Dinilai Makara Alat Penguasa
Akibat Demo Rumah SBY: Mahasiswa Dirisak (Dibully) & Dinilai Makara Alat Penguasa.*

Dibanjiri Informasi, Masyarakat Sedang Gagap Media

Kumpulan Portal Berita Online
bandar judi ceme

 Sebagai bangsa yang dibesarkan dengan budaya mulut Dibanjiri Informasi, Masyarakat Sedang Gagap Media

Sebagai bangsa yang dibesarkan dengan budaya lisan, bukan budaya membaca, masyarakat Indonesia sedang gagap media ketika teknologi berupa gadget makin terjangkau dan melaluinya informasi tiba membanjiri, termasuk berita-berita yang simpang siur dan hoax.

Demikian dikemukakan sosiolog dari Universitas Nasional Jakarta, Sigit Rochadi, Rabu (8/2/2017).

“Mereka mengalami kejutan budaya (cultural shock) ibarat mengalami lompatan jauh dibanding kebutuhan. Informasi yang diterima berkali lipat lebih banyak dari yang dibutuhkan,” katanya dikutip Berita Satu.

Dikemukakan, aneka macam informasi termasuk hoax banyak diterima melalui media sosial (medsos). Medsos memiliki ciri, tidak dikenal (anonimity), tak dilihat (invisibility), sering tidak sinkron dengan topik utama (acyncrhonicity), hanya permainan (disociative imagination), dan tidak ada yang punya otoritas lebih (minimizing authority).

Dengan ciri-ciri tadi maka pengguna medsos tidak mementingkan kebenaran, tetapi sensasi, kesenangan, kepuasan yang sifatnya sesaat.

“Karenanya, via medsos orang sesukanya memberikan apa saja yang ada di pikiran dan perasaannya masing-masing,” tegasnya.

“Baru pada ketika kini orang sanggup memberikan apa saja secara bebas. Semua perasaan yang selama ini dipendam oleh generasi terdahulu, sanggup dinyatakan secara terbuka tanpa beban,” katanya.

Apa yang terpendam atau yang dahulu tabu itu antara lain terkait agama, suku atau ekonomi politik. “Maka begitu tersedia sarana pribadi meledak,” katanya.

Menurut Sosiolog Universitas Indonesia (UI) Ricardi S Adnan, ketika ini masyarakat Indonesia sedang gegar budaya dengan adanya medsos. 

“Pemimpin harus menawarkan rujukan yang baik dan bukannya memanas-manasi situasi. Sebab ketika ini medsos dipenuhi dengan isu-isu politik,” katanya.

Ia menilai, media arus utama terlalu kaku dengan format yang dinilainya sudah kuno. Berita dari media arus utama cenderung telat sampainya dibandingkan medsos. Namun ketika ini, tidak akan ditinggalkan sepenuhnya.*

Aliansi Pekerja Media Tolak Barcode Dewan Pers

Portal Berita Online
bandar ceme 99

Aliansi Pekerja Media Tolak Barcode Buatan Dewan Pers Aliansi Pekerja Media Tolak Barcode Dewan Pers
VERIFIKASI dan penerapan barcode media oleh Dewan Pers menuai kontroversi.  Aliansi Pekerja Media dan pegiat pers alternatif bahkan menolaknya.
Menurut Anggota Dewan Komite Serikat Pekerja Media dan Industri Kreatif untuk Demokrasi (Sindikasi), Iksan Raharjo, aturan serta prosedur verifikasi media bermasalah dan berefek samping yang tidak diperhitungkan oleh Dewan Pers.

Ikhsan khawatir, verifikasi media bakal disalahgunakan oleh pemerintah untuk membungkam kebebasan media.

Oleh alasannya yakni itu, pihaknya menyatakan berkomitmen tunduk dan patuh pada Kode Etik Jurnalistik dalam menjalankan kerja jurnalistik serta mendesak Dewan Pers mengakomodasi tubuh aturan selain PT sebagai perusahaan pers menyerupai koperasi, yayasan, dan perkumpulan.

“Kami juga meminta Dewan Pers memperluas pemangku kepentingannya dengan memasukkan organisasi serikat pekerja media, pegiat media komunitas, alternatif, dan pers mahasiswa,” ujarnya, Kamis (9/2/2017), dikutip KBR.

Ditambahkannya, Undang Undang No 40 Tahun 1999 perihal Pers intinya hanya mewajibkan perusahaan pers berbadan aturan Indonesia, namun Dewan Pers membatasi tubuh aturan hanya berbentuk Perseroan Terbatas (PT). Selain itu kata dia, perusahaan yang dimaksud Dewan Pers harus mempunyai modal paling sedikit Rp50 juta.

Menurut Iksan, Kondisi ini hanya menguntungkan media dengan modal besar dan merugikan media rintisan, media berbasis komunitas serta alternatif.

“Jika hal ini terus dibiarkan akan mengarahkan pada terjadinya korporatisasi pers atau kondisi dikala hanya perusahaan bermodal jumbo saja yang diizinkan menjadi forum pers dan kesannya memonopoli sumber informasi,” jelasnya. 

Anggota aliansi yang menolak verifikasi Dewan Pers di antaranya Serikat Pekerja Media dan Industri Kreatif untuk Demokrasi (Sindikasi), Federasi Serikat Pekerja Media (FSPM) Independen, LBH Pers, Aliansi Pemuda Pekerja Indonesia (APPI), Indoprogress, Forum Pers Mahasiswa Jakarta (FPMJ), Islam Bergerak, ICT Watch, serta Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia (YLBHI).
Hal senada dikemukakan LBH Pers. Kepala Divisi Riset dan Pengembangan LBH Pers Asep Komarudin mengatakan, kebijakan verifikasi dan barcode media harus dilakukan hati-hati alasannya yakni menyangkut kepentingan banyak pihak. 
“Mandat dari Undang-Undang Pers (ke Dewan Pers) yakni mendata, bukan memberi lisensi,” katanya di Kantor LBH Pers, Jakarta, Kamis, 9 Februari 2017.

LBH Pers, kata Asep, khawatir adanya lisensi, menyerupai pinjaman barcode, akan menciptakan sumber informasi ragu mendapatkan media yang tidak terverifikasi. Padahal sanggup jadi media tersebut patuh terhadap asas jurnalisme dan aba-aba etiknya. “Nanti media yang tidak terang (ber-barcode) tidak ditanggapi,” katanya dikutip 77 media yang sanggup diverifikasi, sedangkan lainnya masih dalam proses. Dewan Pers menilai verifikasi bab dari proses pendataan perusahaan pers sesuai dengan UU No. 40 Tahun 1999 perihal Pers.*

Barcode Media Dewan Pers Dinilai Lindungi Kapitalis Besar

Selamat Datang Di Portal Berita Online
play bandarq

Barcode Media Dewan Pers Dinilai Lindungi Kapitalis Besar Barcode Media Dewan Pers Dinilai Lindungi Kapitalis Besar

Verifikasi dan Barcode Media yang dilakukan Dewan Pers dinilai hanya melindungi pemodal besar. 

Barcode juga dinilai tak ubahnya bentuk lain dari intimidasi dan pengekangan terhadap kebebasan sehabis pemerintah menerapkan Undang-Undang No. 19 tahun 2006 perihal Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE).

Penerapan barcode juga dianggap sebagai cara lain melindungi eksistensi pemodal besar yang punya hajat di ladang bisnis media.

“Verifikasi berdiri tembok gres sehabis UU ITE. Dewan Pers hanya melindungi pemodal besar,” kata Damar dari Souteast Asia Freedom Of Expression dalam sebuah diskusi di LBH-Pers, Jakarta Selatan, Kamis (9/2/2017).

Pegiat Serikat Pekerja Industri Media dan Kreatif untuk Demokrasi, Ichsan Rahardjo mengatakan, keberatan mereka salah satunya berkaitan dengan regulasi Dewan Pers yang mengatur besarnya jumlah modal perjuangan ialah minimal Rp50 juta dan harus berbadan aturan berupa Perseroan Terbatas (PT).

“Akan terjadi korporasi pers, hanya untungkan pemodal besar saja. Monopoli informasi nanti di situ. Seharusnya juga bukan hanya PT yang diterima tapi juga dari yayasan atau perkumpulan,” kata Ichsan.

Pendataan dan verifikasi terhadap media ini merupakan pelaksanaan pasal 15 butir 2F, Undang Undang no. 40/1999 perihal kewajiban mendata perusahaan pers oleh Dewan Pers. Pendataan ini juga merupakan janji komunitas pers di Indonesia yang tertuang dalam Piagam Palembang 9 Februari 2010.

Verifikasi itu antara lain mencakup legalitas media, isi pemberitaan, eksistensi penanggungjawab redaksi yang jelas, bukti kemampuan finansial untuk menggaji jurnalis secara layak, adanya isyarat etik dan fatwa perilaku.

Aturan verifikasi media juga dinilai tergesa-gesa karena Dewan Pers tidak melibatkan stakeholder dan Serikat Pekerja Media dalam perumusannya. Alih-alih menaikan mutu media dengan sistem lisensi barcode, Dewan Pers dianggap kurang peka terhadap duduk perkara substansial yang dimiliki pekerja media.

“Dari 17 pasal pada standar perusahaan pers, ada enam pasal yang pro dengan kepentingan pekerja media menyerupai derma hukum, gaji, dan bonus. Ini pasal yang sangat baik dan kami ingin verifikasi jangan hanya formalitas tapi juga memang berdampak baik pada kesejahteraan karyawan,” kata Ichsan.

Buntut dari verifikasi berdasarkan Ichsan hanya akan mendatangkan duduk perkara gres yang belum tuntas diperhatikan Dewan Pers. Selain kesejahteraan pekerja media yang belum terakomodasi, Ichsan menyebut akan terjadi pembatasan kerja jurnalistik yang dialami media yang belum terverifikasi.

“Nanti masyarakat tidak percaya dan enggan menjawab wawancara. Lalu media kecil disebut abal-abal,” kata dia.

Gagasan verifikasi media oleh Dewan Pers berangkat dari fenomena maraknya media, terutama media online, yang belakangan disinggung kerap membuatkan informasi palsu atau hoax ke masyarakat. (CNNI).*

Hoax Berkembang Alasannya Ialah Banyak Media Mainstream Partisan

Web Portal Berita Online BandarQQ.rocks
bandarqq

Hoax Berkembang alasannya Banyak Media Mainstream Partisan Hoax Berkembang alasannya Banyak Media Mainstream Partisan

BERITA bohong atau hoax berkembang di media umum alasannya media mainstream tidak berimbang dan partisan dalam pemberitaannya.

Demikian dikemukakan Wakil Ketua Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia (DPD RI) Farouk Muhammad. Ditegaskan, media arus utama banyak yang partisan dan melaksanakan framing.

Ia berharap, media dan manusia pers sanggup menangkal hoax dengan secara konsisten menghadirkan pemberitaan yang berimbang (cover both side) dan akurat.
“Peringatan Hari Pers nasional 9 Februari harus menjadi tonggak sejarah dan langkah awal melaksanakan penilaian kerja-kerja jurnalistik selama Ini. Hal Ini dalam upaya menegaskan kembali profesi jurnalis yang sangat penting untuk tumbuhnya masyarakat yang lebih berbudaya,” katanya, Kamis (9/2/2017), dikutip Koran Jakarta.

Farouk menegaskan, pers dan seluruh masyarakat harus secara serius menangkal hoax. Karena informasi hoax sejatinya yakni isu yang dihembuskan pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab untuk menghadirkan situasi tidak aman ditengah-tengah masyarakat. 

Dalam upaya menangkal hoax, masyarakat harus sadar literasi, di antaranya dengan bisa menyeleksi informasi dan melaksanakan verifikasi terhadap informasi yang diterima. 
“Disisi lain, saya mengajak kepada seluruh manusia media memegang Kode Etik Jurnalistik dan menghadirkan berita-berita terpercaya,” ujarnya.*